DPR Desak Pencabutan Travel Warning
Ketua Komisi VI, Airlangga Hartarto saat jumpa pers dengan wartawan di Ruang Rapat Pimpinan, Rabu (20/4) mengatakan, pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Australia, Craig Emerson salah satunya adalah membahas keinginan DPR untuk mencabut Travel Warning.
“Kami menginginkan Travel Warning dicabut agar tidak menjadi penghambat hubungan antar kedua Negara dan demi memperlancar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sedang dibahas oleh kedua negara,”tegas Airlangga.
Menteri Perdagangan Australia yang ditemani oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Montiarty mendatangi DPR adalah untuk mensosialisasikan CEPA kepada Parlemen. Hal tersebut sangat baik dilakukan agar stakeholder mengetahui bahwa CEPA sedang dalam pembahasan.
“CEPA ini yang terpenting adalah people to people atau orang per orang karena sebuah kerjasama ekonomi adalah kerjasama kesejahteraan rakyat, bukan kerjasama untuk menyengsarakan rakyat,”jelasnya.
Airlangga berharap, Pemerintah Australia dapat segera menindaklanjuti permintaan DPR dan dapat dengan segera membahas lebih lanjut mengenai perjanjian CEPA. Dalam pertemuan tersebut, DPR juga membahas mengenai pengemasan rokok kretek, produk hutan seperti kelapa sawit dan kertas, dan ternak sapi.
“Mengenai produk kelapa sawit, yang menjadi perhatian dari Pemerintah Australia, adalah mengenai hasil kelapa sawit yang illegal logging atau non illegal logging, mereka selalu menanyakan itu, dan ini yang mengakibatkan kerugian antar kedua Negara,”tutur Airlangga.
Hal yang lebih merugikan lagi, Airlangga mengatakan, di Australia ada sebuah kampanye yang menyatakan bahwa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia sangat merugikan kesehatan manusia yakni mengandung kolesterol jahat yang tinggi. "Kita sudah meminta kepada Pemerintah Australia agar kampanye seperti ini segera dihentikan,"terangnya.
Di akhir pertemuan Airlangga menyatakan bahwa pihak Australia pun menyodorkan proyek kerjasama mengenai ternak sapi. Ia mengungkapkan, pemerintah Australia mengajukan tiga proposal untuk pembesaran sapi di Jawa Timur. “DPR melihat proposal ini penting, karena secara natural, Australia adalah pasar yang kompetitif untuk Indonesia.,”pungkasnya.(ra)